Pendampingan demi Penguatan Pencegahan Korupsi

Sahabat JAGA pada 28 Juli 2017 dibaca 411 kali

Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Maluku Utara. Melalui Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah), KPK melakukan pendampingan di Maluku Utara dengan tujuan pencegahan korupsi dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Program ini akan melibatkan pemerintah provinsi Maluku Utara, 8 kabupaten dan 2 kota di Maluku Utara.

Hadirnya Tim Korsupgah KPK diharapkan akan meningkatkan komitmen anti korupsi penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. KPK menyoroti tata kelola di beberapa bidang, yakni perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan, penguatan inspektorat daerah, dan pengawalan dana desa.

“Semoga kehadiran kami ini akan menjadi awal penguatan pencegahan korupsi di segala bidang dan lapisan,” kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief di Ballroom Hotel Grand Dafam Bela, Ternate Maluku Utara.

Rapat Koordinasi  yang pertama kali dilakukan dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih, perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pejabat Forkopimda Maluku Utara.

Dari hasil pemetaan Tim Korsupgah KPK di Maluku Utara, sebagian besar Pemda sudah memiliki aplikasi penganggaran elektronik (e-budgeting), namun proses perencanaannya masih dilakukan manual yang memungkinkan intervensi dari luar dan kurang mengakomodir kepentingan publik.

Kemudian di bidang pelayanan perizinan, belum semua SKPD melimpahkan kewenangan perizinannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebagian besar layanan perizinan pun belum berbasis teknologi informasi yang dapat memudahkan masyarkat khususnya dalam mengetahui status proses permohonannya.

Masalah lain adalah belum sepenuhnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) independen dan mandiri, salah satunya dikarenakan sebagian pegawai ULP statusnya masih adhoc.

Pasca pembahasan nantinya akan ada rencana aksi yang terprogram dan terukur untuk dilaksanakan pemerintah daerah. KPK akan melakukan pendampingan dan pemantauan secara berkala.

 

(Humas)