UNCAC (UU No 7 tahun 2006) Pasal 5 menyatakan bahwa “Setiap Negara peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengembangkan dan menerapkan atau mempertahankan kebijakan yang efektif, terkoordinasi yang meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencerminkan prinsip-prinsip supremasi hukum, pengelolaan yang baik atas urusan publik dan kekayaan publik, integritas, transparansi dan akuntabilitas.”

UNCAC (UU No 7 tahun 2006) Pasal 10 tentang Pelaporan Publik menyatakan bahwa "Dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memberantas korupsi, setiap Negara Peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk meningkatkan transparansi dalam administrasi publik, termasuk yang berkaitan dengan organisasi, fungsi dan proses pengambilan keputusan, sebagaimana layaknya."

UNCAC (UU No 7 tahun 2006) Pasal 13 tentang Partisipasi masyarakat menyatakan bahwa “Setiap Negara peserta wajib mengambil tindakan yang tepat, dengan cara dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk meningkatkan partisipasi aktif baik dari perorangan maupun kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah dan organisasi berbasis masyarakat, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan meningkatkan kesadaran publiktentang keberadaan, penyebab dan keseriusan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi. Partisipasi ini harus diperkuat dengan langkah-langkah seperti:

  1. Meningkatkan transparansi dan meningkatkan kontribusi dari publik untuk proses pengambilan keputusan;
  2. Memastikan bahwa publik memiliki akses yang efektif pada informasi;kegiatan informasi publik
  3. Melakukan kegiatan – kegiatan informasi publik yang mengarah pada sikap anti korupsi tanpa toleransi, serta program pendidikan publik, termasuk kurikulum sekolah dan universitas;
  4. Menghormati, meningkatkan dan melindungi kebebasan untuk mencari, menerima, mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi tentang korupsi. kebebasan yang mungkin tunduk pada pembatasan tertentu, tetapi ini hanya dapat dilakukan seperti yang disediakan untuk oleh hukum dan yang diperlukan;

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pasal 13 menyatakan bahwa : Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

  1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan hartakekayaan penyelenggara negara;
  2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
  3. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
  4. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
  5. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
  6. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalampemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam mengimplementasi UNCAC dan UU NO 30 Tahun 2002 tersebut maka KPK membangun sistem yang diberi nama JAGA untuk mendukung upaya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan inovasi, yang juga merupakan empat pilar utama dari gerakan Open Government. Open Government adalah sebuah gerakan untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif dan lebih inovatif.